Jakarta - Guncangan hebat mengguncang Mahkamah Konstitusi (MK) saat Ketua MK, Anwar Usman, diumumkan diberhentikan dari jabatannya setelah dinyatakan terbukti melanggar etika berat. Sidang yang berlangsung di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, memaparkan bagaimana Anwar Usman melanggar prinsip integritas yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim konstitusi.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, terungkap bahwa putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 menegaskan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman. "Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," tegas Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan yang menggemparkan publik.
Proses hukum ini dipicu oleh sejumlah laporan dari berbagai pihak, termasuk Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, dan sejumlah pakar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS). Selain itu, terdapat pula dukungan dari berbagai lembaga advokasi dan masyarakat sipil yang menyoroti pentingnya etika dalam proses peradilan.
MKMK secara tegas menolak permintaan untuk membatalkan atau meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan kontroversial tersebut membuka pintu bagi warga negara Indonesia di bawah 40 tahun untuk menjadi kandidat presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman dalam jabatan terpilih dalam pemilu atau pilkada.
Reaksi spontan dari peserta sidang yang memberikan tepuk tangan ketika Anwar Usman diumumkan diberhentikan tidak hormat, mencerminkan pentingnya integritas dan etika dalam lembaga peradilan tertinggi. Anggota MKMK, Wahiduddin Adams, menekankan pentingnya kesadaran etik seorang hakim konstitusi untuk menjaga objektivitas dalam putusan. "Seorang hakim konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing," ungkapnya, memperingatkan tentang pentingnya menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak citra lembaga peradilan.
MKMK juga menegaskan bahwa alasan Anwar Usman terkait MK sebagai norma abstrak dan dalih bahwa pihak yang terlibat bukan anggota keluarganya tidak dapat dibenarkan. Sidang ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran etik bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya.
Skandal ini memberikan peringatan yang kuat bagi lembaga peradilan dan para pengambil keputusan untuk tetap berpegang pada prinsip integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya. MKMK menegaskan bahwa integritas dan keadilan harus tetap menjadi pilar utama dalam sistem peradilan, dan langkah tegas ini diharapkan dapat membawa perubahan positif ke depannya dalam dunia peradilan di Indonesia. (Penulis : M Taufik, Editor : Adinda Putri Nabiilah)