Bangka (Sungailiat) - Kabupaten Bangka dilanda gelombang kontroversi yang melibatkan sejumlah pejabat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kontroversi tersebut bermula dari kunjungan mereka ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal bulan September 2023. Isu ini semakin memanas setelah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) memanggil sejumlah pejabat terkait untuk dimintai klarifikasi, menciptakan pergulatan hukum yang memikat perhatian publik. Rabu (22/11/2023).
Kunjungan yang Memancing Kontroversi
Bupati Bangka, Mulkan, bersama sejumlah pejabat dan camat asal Kabupaten Bangka, melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kunjungan ini menjadi sorotan intensif setelah muncul dugaan adanya penyimpangan keuangan negara terkait beberapa kegiatan, termasuk kunjungan Bupati Bangka ke luar daerah, kunjungan tim PKK Kabupaten Bangka ke luar negeri, dan kegiatan KONI Kabupaten Bangka.
Investigasi Mendalam Tim KBO Babel
Tim Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel) berupaya melakukan investigasi mendalam terkait kegiatan kontroversial ini. Meski dihadapi sejumlah tantangan, tim berhasil menggali informasi mengenai agenda kunjungan, tempat yang dikunjungi, dan dampak keuangan daerah.
Dari hasil investigasi, diketahui bahwa rombongan Bupati Bangka mengunjungi Taman Wisata Nasional Komodo (Komodo National Park) dan destinasi wisata lainnya di Labuan Bajo. Yang mencuri perhatian adalah partisipasi istri-istri pejabat dalam kegiatan ini, termasuk dalam kegiatan snorkeling.
Surat Tugas sebagai Alasan dan Kontroversi Dana
Beberapa pejabat, seperti Asep Setiawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, berdalih memiliki surat tugas resmi dari pemerintah daerah. Namun, pertanyaan seputar sumber dana untuk keikutsertaan istri-istri pejabat dalam kegiatan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Asep Setiawan tidak dapat memberikan informasi terkait sumber dana tersebut.
Meski sebagian pejabat merasa yakin dengan keabsahan kegiatan mereka, pertanyaan seputar sumber dana untuk keikutsertaan istri-istri pejabat dalam kegiatan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Asep Setiawan tidak memiliki informasi terkait sumber dana keikutsertaan istri-istri pejabat tersebut.
Bisu dan Alasan yang Enggan Berkomentar
Toni Miharza, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, termasuk dalam mereka yang enggan memberikan komentar. Alasannya, Toni Miharza menyatakan bahwa tidak dalam kewenangannya memberikan konfirmasi terkait pemberitaan tersebut.
Di sisi lain, Rendra Basri, anggota DPRD Kabupaten Bangka, mengakui partisipasinya dalam kunjungan ke NTT bersama istri. Menurutnya, partisipasi tersebut didasarkan pada undangan resmi dari Pemerintah Daerah (Pemkab) Bangka. Meskipun mengakui keikutsertaan istri-istri pejabat, Rendra Basri menyatakan bahwa biaya keikutsertaan istri mereka ditanggung secara pribadi.
Paparan di Media Sosial dan Pemberitaan Online
Isu ini semakin kompleks dengan munculnya paparan foto-foto kegiatan kunjungan di media sosial (medsos) dan situs berita online. Foto-foto tersebut memperlihatkan kehadiran istri-istri pejabat dalam kegiatan wisata, termasuk dalam kegiatan snorkeling. Beberapa pejabat terlihat membanggakan partisipasi istri mereka, meskipun tidak memiliki kapasitas resmi dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan kunjungan ini menjadi sorotan publik karena terjadi pada saat Kabupaten Bangka menghadapi defisit anggaran. Anggota DPRD Bangka, Taufik Koriyanto, menolak menandatangani rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Alasannya adalah penggunaan anggaran di era pemerintahan sebelumnya dianggap tidak efisien, efektif, dan tidak transparan.
Dampak Politis dan Tuntutan Publik
Kontroversi ini tidak hanya menciptakan masalah hukum terkait dugaan penyimpangan keuangan negara, tetapi juga membuka lapisan baru dalam peta politik lokal. Pengamat sosial di Bangka mulai menggali dampak politis dari kontroversi ini, dengan potensi mempengaruhi elektabilitas pejabat yang terlibat.
Sementara Pemerintah Kabupaten Bangka belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini, masyarakat dan pemangku kepentingan setempat semakin menanti pengembangan lebih lanjut dari pihak berwenang, termasuk hasil klarifikasi dari para pejabat yang dipanggil oleh Kejati Babel.
Sorotan dan Tantangan ke Depan
Kontroversi kunjungan pejabat Bangka ke NTT menjadi sorotan intensif masyarakat dan media. Isu ini menggugah kepedulian akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publik menantikan kejelasan dari hasil investigasi dan respons pemerintah daerah dalam menghadapi tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.
Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Kontroversi ini bukan hanya sekadar masalah lokal, tetapi juga menciptakan pelajaran berharga tentang perlunya akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah. (Tim KBO Babel)