Bangka Tengah - Krisis melanda program jahe merah di Bangka Tengah, menyusul masalah ratusan warga yang tercatat dalam catatan hitam Bank Indonesia Checking. Program yang diinisiasi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, pada Maret 2021, melalui PT Berkah Rempah Makmur (BRM), kini membutuhkan penyelesaian cepat. Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini dan mendorong Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, untuk segera mengambil tindakan. Jumat (5/1/2024).
Apri menekankan urgensi pemanggilan pihak terkait dalam penanganan permasalahan ini. Bank Sumsel Babel, sebagai penyalur dana, dan PT BRM, sebagai pelaksana program, diharapkan bersama-sama duduk bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. "Ini menyangkut ratusan warga Bangka Tengah, kita mendorong pemerintah Bangka Tengah untuk bersikap, paling tidak dimulai untuk memanggil pihak terkait," ujar Apri.
Pertemuan yang diusulkan Apri bertujuan memberikan penjelasan detil terkait perjanjian saat pelaksanaan program dimulai. Apri menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang sifat program ini, sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. "Ada kata masyarakat bahwa mereka pikir itu bantuan, mereka anggap itu bantuan lepas, walau penyaluran dari bank, ini peran pemerintah daerah, Bangka Tengah punya pemimpin, maka panggil lah pihak-pihak terkait itu," tegasnya.
Selain itu, Apri berencana untuk berdiskusi dengan Komisi II DPRD Bangka Tengah guna merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan krisis ini. Pemkab Bangka Tengah, sebagai pemilik saham di Bank Sumsel Babel, memiliki peran krusial dalam penyelesaian masalah ini. "Kami pengawas Bangka Tengah mendorong itu, saya akan komunikasi dengan teman komisi II, karena kami membidangi ekonomi dan keuangan, bisa saja kami mempertanyakan hal ini kepada Bank Sumsel Babel, semoga bisa ada kesepahaman," harap Apri.
Situasi kritis ini menuntut respons cepat dan transparan dari semua pihak terkait untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, dan lembaga keuangan harus bekerja sama dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk warga yang terdampak. (Sumber : Bangka Pos, Editor : Gunawan KBO Babel)