Bangka Belitung - Guncangan hebat mendera Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lubuk Bunter, Polda Kepulauan Bangka Belitung, akibat skandal dugaan pungutan liar (pungli) terhadap calon siswa (casis) pendidikan bintara Polri yang mengikuti program di sekolah tersebut. Kabar yang pertama kali terendus belakangan ini menciptakan gelombang diskusi di kalangan internal kepolisian.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim Jobber (Journalis Babel Bergerak) menunjukkan bahwa skandal ini melibatkan sejumlah oknum perwira dan staf di lingkungan SPN Lubuk Bunter. Beberapa perwira baru-baru ini dilaporkan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungli terhadap calon siswa yang mengikuti pendidikan bintara Polri.
Sumber dari tim Jobber memberikan informasi bahwa pihak Paminal Polda Bangka Belitung tengah intens menyelidiki skandal ini. Pemeriksaan dan pengambilan keterangan telah dilakukan terhadap puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik pungli ini. Besaran nominal pungli dilaporkan bervariasi, mulai dari dua jutaan hingga puluhan juta rupiah.
"Kalau sampai saat ini informasinya telah puluhan orang yang diperiksa, mulai dari perwiranya sampai ke bagian Renminnya. Kalau nominalnya variasi disesuaikan dengan kemampuan, tapi rata-rata sampai puluhan juta," ungkap sumber dari tim Jobber.
Wakil Kepala SPN Lubuk Bunter, AKBP Rully Tirta Lesmana, membantah keras kabar miring tersebut. Menurutnya, tidak ada praktik pungli di lingkungan SPN. Meskipun ada spekulasi terkait mutasi beberapa pejabat SPN yang dikaitkan dengan skandal dugaan pungli, Rully menegaskan bahwa mutasi tersebut hanya berkaitan dengan kebutuhan sekolah.
"Tidak ada, bro," tegas Rully kepada tim Jobber. Ia juga menepis spekulasi tentang adanya mutasi pejabat SPN yang terkait dengan skandal tersebut.
Tim Jobber juga melakukan konfirmasi ke pihak Paminal Polda Babel untuk mendapatkan tanggapan resmi. Namun, pada Selasa (02/01/2024), tim Jobber mendatangi kantor Paminal Polda Babel dan ditemui dengan penundaan wawancara. Kasubdit Paminal Polda Babel, AKBP Deddy, belum bersedia memberikan keterangan dengan alasan tengah ada pekerjaan di luar kantor.
Situasi ini menciptakan ketegangan dan ketidakpastian di SPN Lubuk Bunter, sementara masyarakat dan pihak berwenang menunggu hasil penyelidikan dari Paminal. Skandal dugaan pungli ini menjadi sorotan karena potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, dan pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga integritas SPN Lubuk Bunter dan memulihkan kepercayaan publik.. (Sumber : Tim Jobber, Editor : KBO Babel)